KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN DI ERA DIGITALISASI 4.0
118 Pembaca

18-01-2022



A. PENDAHULUAN

Pengembangan hortikultura di masa yang akan datang salah satunya diarahkan adalah pengembangan hortikultura yang berorientasi lingkungan. Penggunaan input produksi anorganik perlu diimbangi dengan pengembangan sistem produksi ramah lingkungan. Petani perlu mendapat pendampingan penerapan sistem produksi ramah lingkungan terutama dalam menghasilkan bahan organik secara mandiri. Potensi bahan organik berasal dari jasad renik untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan anorganik cukup besar. Pelatihan maupun workshop produksi bahan pengendalian OPT dan pupuk organik merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh. Pengembangan sistem produksi ramah lingkungan dapat mengadopsi pola training for trainer dimana kelompok tani yang telah mendapat edukasi menjadi agen pemasyarakatan produksi ramah lingkungan. Penerimaan pasar terhadap produk hortikultura ramah lingkungan cukup baik dan diperkirakan akan semakin tumbuh positif dan perlu diantisipasi dengan baik.

 

Pengembangan sistem produksi ramah lingkungan disinergikan dengan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang secara signifikan mempengaruhi siklus produksi. Perubahan iklim mendorong terjadinya perubahan pola tanam dan perubahan pola serangan hama dan penyakit yang cukup membuat petani kesulitan memprediksi kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Dampak perubahan iklim mendorong dilakukannya adaptasi sistem produksi terhadap faktor lingkungan yang terkait langsung. Petani menghadapi perubahan iklim dengan bekal kurang memadai sehingga perlu mendapat pendampingan untuk mencegah penurunan produksi.

 

Penggunaan pestisida kimia sintetis secara tidak bijaksana dan terus menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta mengakibatkan resistensi hama terhadap suatu bahan aktif pestisida serta menimbulkan resurgensi hama, yaitu peledakan atau peningkatan populasi hama secara cepat. Besarnya penggunaan pestisida tidak hanya terkait aspek lingkungan dan kesehatan, tetapi juga menyebabkan rusaknya agroekosistem yang berujung pada terganggunya produksi yang dihasilkan.

 

Untuk menjamin proses pembangunan pertanian dengan mengkedepankan kelestarian lingkungan dan menjamin kesehatan manusia, maka diperlukan penguatan dan implementasi kebijakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Seiring makin meningkatnya ancaman dan ketidakpastian iklim, degradasi lingkungan serta semakin sempitnya lahan pertanian, maka kebijakan PHT ini tidak dapat ditawar lagi. Oleh karena itu, PHT menjadi syarat wajib bagi terpenuhinya cita-cita swasembada pangan.

 

Sesuai amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dan Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang mengisyaratkan bahwa perlindungan tanaman dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip PHT serta penanganan dampak perubahan iklim (DPI). Pelaksanaan PHT menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, petani, pelaku usaha serta masyarakat.

 

Tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Perlindungan Hortikultura antara lain melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Dalam rangka mendukung kinerja tersebut, maka kegiatan perlindungan hortikultura pada dasarnya diarahkan untuk mendukung kegiatan- kegiatan terkait pengendalian OPT dalam rangka pengamanan produksi hortikultura.

 

Adanya serangan OPT merupakan salah satu kendala dalam pengamanan produksi hortikultura. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, pengendalian OPT menjadi tanggungjawab petani. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban dalam pelayanan pembinaan agar perlindungan tanaman hortikultura dapat terlaksana dengan baik.

 

Pengendalian OPT hortikultura menjadi tanggung jawab petani sebagai pelaku usaha apabila keadaan serangan normal, namun apabila keadaan serangan eksplosif/wabah dan petani/kelompok tani tidak mampu mengendalikan, pemerintah dapat membantu sarana, peralatan atau pembiayaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Bantuan dilakukan secara berjenjang sesuai kemampuan yang dimiliki dari Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Bantuan pengendalian OPT hortikultura juga dapat diberikan untuk pengendalian daerah sumber infeksi.

 

Dalam Operasional dilapangan, pelaksanaan pengendalian OPT sebenarnya telah menjadi kewenangan pemerintah, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, sehingga bantuan tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian karena sifat tingkat serangan berkisar antara ancaman, eksplosif dan endemik maka Pemerintah Pusat tetap berkewajiban menyediakan sarana atau mengelola atau mengendalikan risiko terjadinya eksplosif OPT hortikultura, antara lain dengan : memberikan pembinaan, bimbingan teknis, penyediaan informasi, peningkatan kemampuan, penyediaan berbagai pelayanan teknis perlindungan tanaman hortikultura.

 

Perlindungan hortikultura memiliki peran penting dalam keberhasilan pengembangan hortikultura terutama dalam menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil atau produksi. Terkait dengan hal tersebut diperlukan pengembangan sistem perlindungan hortikultura yang akan diarahkan untuk pengamanan produksi, melalui pengendalian OPT hortikultura sebagai upaya menekan kehilangan hasil akibat serangan OPT, menjamin mutu hasil sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan aman dikonsumsi serta mendukung pemenuhan sebagian persyaratan teknis Sanitary and PhytoSanitary (SPS) dalam perdagangan global sebagai komoditas ekspor.

 

Perubahan iklim telah terjadi dan diindikasikan akan terus terjadi apabila tidak dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi. Dampak perubahan iklim, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membawa kerugian pada berbagai sektor pertanian.

 

Beragamnya kondisi cuaca dan iklim dari waktu ke waktu di berbagai wilayah menyebabkan produksi tanaman khususnya hortikultura juga beragam baik menurut tempat maupun waktu. Terjadinya perubahan iklim jauh dari normal yang sering disebut sebagai kejadian iklim ekstrim. Beberapa unsur iklim yang berpengaruh antara lain curah hujan, suhu udara, kecepatan angin, kelembaban udara sehingga mengakibatkan gagal panen. Adanya informasi prakiraan iklim yang andal, maka gagal panen dapat dihindari dengan cara menyesuaikan sistem budidaya atau manajemen pola tanam.

 

Banjir dan kekeringan merupakan bentuk DPI yang hampir setiap tahun terjadi, terutama di daerah rawan banjir dan kekeringan. Langkah penanganan untuk mengantisipasi dan menanggulangi DPI terhadap tanaman hortikultura, secara konseptual dapat dibagi tiga, yaitu pendekatan strategis, taktis dan operasional.

B. PERLINDUNGAN HORTIKULTURA RAMAH LINGKUNGAN


Pengendalian OPT hortikultura semakin didorong untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan OPT serta telah berdampak pada perubahan pola serangannya. OPT perlu ditangani secara lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.

 

Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi agens hayati ramah lingkungan dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien.
Mutu produk komersial hortikultura berkaitan erat dengan teknik pengendalian OPT yang diterapkan dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan seperti kandungan residu pestisia kimia yang terkandung pada produk. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian

OPT produk ekspor kepada petani mengingat residu pestisida merupakan isu sensitif di dalam perdagangan internasional. Pengembangan Area Wide– Integrated Pest Management /AW-IPM) dan Area of Low Pest Prevalence /ALPP ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan daftar OPT Hortikultura (pest list) yang sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura. Petugas Pengamat OPT (POPT) perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan petani.

 

Pengembangan kelembagaan perlindungan hortikultura perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Lembaga ini menjadi benteng pertama dalam pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura. Lembaga ini dapat bersinergi dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara terpadu.

 

Dalam rangka mendukung terwujudknya pengembangan perlindungan hortikultura yang ramah lingkungan dan berkelanjutan maka beberapa langkah operasional yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT).

 

Implementasi Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) sebagai wujud ”PHT oleh Petani”. Kegiatan PPHT merupakan salah satu metode penyebarluasan teknologi pengendalian OPT yang bersifat lokal dan ramah lingkungan, yang diawali dari Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan PPHT yang bertujuan untuk melatih petani menjadi ahli PHT dengan mendidik petani secara langsung di lapangan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh petani sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan OPT maupun gulma di lahan usahanya.

 

Kegiatan PPHT dilaksanakan dalam siklus kegiatan mengalami, menganalisis, mengumpulkan, dan menerapkan. Dalam pelaksanaannya PPHT dilakukan di lokasi pertanaman yang dibudidayakan oleh kelompok tani atau peserta selama satu musim tanam dengan jumlah pertemuan pembelajaran minimal 8 kali. Waktu pertemuan dapat dilakukan dua kali per minggu atau satu kali per minggu atau berdasarkan jenis tanaman (komoditas) dan merupakan hasil kesepakatan antara petugas pendamping (POPT/PHP) dengan anggota kelompok tani pelaksana.

 

Adapun tujuan dari PPHT ini adalah : 1) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian petani/kelompok tani dalam menganalisa data dan informasi agroekosistem, 2) Meningkatkan kemampuan petani dalam pengambilan keputusan tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil pengamatan rutin, 3) Memasyarakatkan dan melembagakan Penerapan PHT dalam pengelolaan OPT sesuai dengan prinsip-prinsip PHT.

2. Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura

 

 

901111-12_180120221642477570_Hama,_Desy

 

Pengendalian OPT hortikultura diarahkan agar populasi atau tingkat serangan OPT tidak menurunkan produksi dan menimbulkan kerugian ekonomi secara nyata. Tindakan pengendalian dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) maupun kuratif (telah terjadi serangan), dilaksanakan dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan mendahulukan pengendalian secara pre-emtif yang diintegrasikan dalam sistem budidaya tanaman serta diikuti dengan pengendalian secara responsif berdasarkan hasil pengamatan di lapang. Pengurangan penggunaan pestisida dilakukan dengan pengembangan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk hortikultura yang memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai amanat Undang-undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010. Keberhasilan perlindungan tanaman dicerminkan dengan menurunnya kerusakan dan kehilangan hasil produksi karena serangan OPT dan DPI serta menurunnya residu pestisida pada produk hortikultura.

 

Adapun tujuan dari Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura adalah 1) Menekan kehilangan hasil dan mengamankan produk hortikultura akibat serangan OPT, meningkatkan mutu produk, mengurangi residu pestisida kimia sintetis dalam proses produksi budidaya, 2) Menyelamatkan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam akibat serangan OPT dengan memanfaatkan kearifan lokal, 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku perlindungan dalam pengembangan penerapan teknologi pengendalian OPT dengan sarana pengendalian yang ramah lingkungan, 4) Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan petani dan pelaku usahatani hortikultura.

 

Dalam rangka mendukung Gerakan Pengendalian Hortikultura di berbagai daerah sentra khususnya komoditas startegis hortikultura Direktorat Perlindungan Hortikultura telah membuat Sistem Informasi Geografis (SIG) OPT Hortikultura yang bertujuan sebagai sarana untuk menginput berbagai data serangan OPT sampai pada level kabupaten. Data yang masuk dalam SIG OPT Hortikultura diharapkan bisa menjadi data base dan reference dalam rangka penyusunan kebijakan Early Warning System (EWS) OPT Hortikultura pada komoditas strategis hortikultura seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan jeruk.

3. Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Klinik PHT/PPAH

 

Kebijakan pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana prasarana klinik PHT dilaksanakan oleh UPTD BPTPH di 31 provinsi. Kegiatan fasilitasi sarana prasarana klinik PHT berupa sarana pengembangan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan standar minimal, yang diarahkan sebagai sarana untuk pengembangan bahan pengendali ramah lingkungan untuk mengantisipasi masalah OPT pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

 

Persyaratan Khusus Klinik PHT agar sesuai dengan output yang diharapakan adalah : a) Penerima bantuan sarana Klinik PHT harus memiliki tempat/ruangan khusus untuk proses produksi bahan pengendali OPT ramah lingkungan; b) Bersedia menandatangan surat pernyataan komitmen mengembangkan klinik PHT berkelanjutan, c) Merupakan klinik PHT baru dan belum pernah menerima bantuan fasilitasi sarana klinik PHT sejenis; d) Penerima manfaat bersedia menjaga dan memelihara aset sarana prasarana klinik PHT.

 

Dalam rangka menjamin mutu agens pengendali hayati (APH) yang dihasilkan maka di perlukan persyaratan Jaminan Mutu Agens Pengendali Hayati (APH) sebagai berikut :

  • Perbanyakan pestisida biologi/agens pengendali hayati (APH) dilaksanakan di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Laboratorium Agens Hayati (LAH), Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH)/Pos Informasi Pelayanan Agen Hayati (Pos IPAH), dan atau Klinik PHT.
  • Perbanyakan APH di Klinik PHT dan atau PPAH/Pos IPAH dengan menggunakan biang/starter/inokulum yang diproduksi oleh LPHP dan atau LAH, atau lembaga lainnya yang berkompeten.
  • Melakukan uji mutu perbanyakan APH sebelum distribusi ke kelompok tani. Uji mutu dilakukan oleh LPHP/LAH atau Perguruan Tinggi atau Lembaga yang kompeten dengan bukti hasil uji mutu ditanda tangani oleh kepala LPHP/LAH dan diketahui atau disahkan oleh Kepala BPTPH, dan atau Pimpinan Perguruan Tinggi dan atau Pimpinan Lembaga tersebut.
  • Uji mutu dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jenis agens pengendali hayati yang sudah memiliki SNI antara lain: SNI : 8027.1 : 2014 (Beauveria bassiana), SNI : 8027.2 : 2014 (Metarhizium anisopliae) dan SNI :8027.3 : 2014 (Trichoderma spp.).
  • Agens Pengendali Hayati (APH) atau pestisida biologi yang belum memiliki SNI atau kriteria teknis minimal, untuk bahan pengendalian OPT pada kegiatan Gerdal OPT sesuai dengan lampiran Batas Toleransi Hasil Uji Mutu Formulasi dan Bahan Teknis Olahan Pestisida pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida.

 

4. Kebijakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim.

 

Dalam rangka mengantisipasi DPI, pendekatan strategis merupakan langkah awal yang paling tepat dan harus segera diupayakan secara sistematis dan menyeluruh. Upaya tersebut menyangkut inventarisasi dan identifikasi wilayah rawan yang berindikasi rawan banjir dan kekeringan serta langkah antisipasi adaptasi serta mitigasinya. Sehubungan dengan itu diperlukan Penanganan Dampak Perubahan Iklim. Kebijakan ini diarahkan untuk Pengamanan produk hortikultura akibat DPI melalui teknologi adaptasi dan mitigasi. Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan nya : 1) Lokasi sentra hortikultura yang rawan terkena DPI(kekeringan dan banjir), 2) Lokasi sentra hortikultura sebagai wilayah penyangga pasokan komoditas cabai dan bawang merah nasional.

 

Disamping itu dalam rangka penanganan dampak perubahan iklim diperlukan langkah adaptasi dan mitigasi. Langkah tersebut diantaranya adalah melakukan inventarisasi pengukuran carbon stok untuk komoditas tahunan hortikultura seperti komoditas mangga, manggis, durian, jeruk, alpukat dan nangka. Kegiatan lainnya adalah pengukuran Gas Rumah Kaca (GRK) untuk komoditas hortikultura pemicu inflasi yaitu Cabai dan Bawang Merah Organik versus Budidaya Konnvensional.

 

Dalam mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) 4.0 di Era Pandemi COVID 19 maka Direktorat Perlindungan Hortikultura sudah memiliki SIM DPI (Dampak Perubahan Iklim) yang bertujuan sebagai sarana informasi untuk melaporkan updating data terkait data luas kekeringan dan kebanjiran di seluruh sentra produksi hortikultura. Data ini tentunya sangat bermanfaat dan sebagai referensi dalam rangka menetapkan kebijakan perlindungan hortikultura terutama yang terkait dengan penanganan DPI dan Bencana Alam.


C. PENUTUP

 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perlindungan hortikultura berkelanjutan maka dibutuhkan implementasikan kebijakan operasional yang saling mendukung yaitu : Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Klinik PHT/PPAH, Kebijakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim. Semua kegiatan operasional yang ada di Direktorat Perlindungan Hortikultura akan dilakukan secara terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan Kampung Hortikultura.

 

Strategi pengembangan hortikultura ramah lingkungan dalam meningkatkan daya saing merupakan langkah bersama dan terintegrasi serta berkelanjutan. Hortikultura sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional dengan potensi finansial yang sangat besar seyogyanya didukung oleh berbagai pihak dalam pembangunan sistem perbenihan, perlindungan hortikultura ramah lingkungan, produksi hingga pada logistik secara komprehensif. Hortikultura menjadi pilar penting menjaga usaha pertanian tetap menjadi tumpuan bagi banyak petani dan stakeholder terkait. Tantangan di masa yang akan datang perlu dihadapi dengan konsolidasi mulai dari Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha hingga kelompok tani yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional.


Penulis:
Dr. Muh. Agung Sunusi, SP, M.Si
POPT Madya