Rumusan Sosialisasi PDF Print E-mail
Berita - Berita Utama
Written by Admin, Februari 2014   
Thursday, 13 February 2014 02:43
RUMUSAN SOSIALISASI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT)
RAMAH LINGKUNGAN DI KABUPATEN/KOTA
Yogyakarta, 28-30 Januari 2014
 
  • Dalam rangka mendorong pertanian ramah lingkungan dengan meminimalkan penggunaan bahan pengendali OPT berbasis kimia, biaya produksi, meningkatkan produksi dan kualitas hasil, menurunkan serangan OPT, pada T.A. 2014 dilaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura khususnya Pengendalian OPT Hortikultura di 68 kabupaten/kota penerima dana tugas pembantuan, di 21 provinsi. Fokus komoditas, yaitu cabai, bawang merah, dan jeruk;
  • Untuk mengawali kegiatan tersebut dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan di Yogyakarta, tanggal 28-30 Januari 2014. Pertemuan Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan program Pengembangan Sistem Perlindungan terpadu berwawasan lingkungan yang berkelanjutan TA 2014 antara Pusat dan Daerah; serta terlaksananya   Program  dimaksud di daerah kawasan/pengembangan hortikultura. 
  • Pertemuan Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Hortikultura. Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan arahan Direktur Jenderal Hortikultura;
  • Pertemuan Sosialisasi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan dihadiri oleh  Direktur Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat, Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah, Direktur Perlindungan Hortikultura, wakil dari Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, wakil-wakil dari UPTD BPTPH dari 21 provinsi, Dinas Pertanian dari 68 kabupaten/Kota;
  • Nara sumber pertemuan berasal dari perguruan tinggi (UGM: Prof. Dr. Bambang Hadisutrisno), Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktur lingkup Ditjen. Hortikultura, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Kepala UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat, pengelola Klinik Ramah Lingkungan; 
  • Agenda sosialisasi meliputi:
  1. Sinergi kegiatan OPT Ramah Lingkungan antara UPTD BPTPH dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
  2. Sinergi program pengembangan kawasan cabai, bawang merah, dan jeruk, T.A. 2014;
  3. Sinergi program perbenihan dalam pengembangan kawasan cabai, bawang merah, dan jeruk, T.A. 2014;
  4. Tata cara Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Pengelolaan OPT Ramah Lingkungan (pemanfaatan Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, mikoriza, Trichoderma viridae, Paecilomyces lilacinus);
  6. Pengalaman Pembinaan Cabai dan Kentang Ramah Lingkungan di Kabupaten Bandung;
  7. Pengalaman sukses dalam pengendalian OPT menggunakan agens hayati; dan
  8. Pengalaman pengelolaan Klinik Ramah Lingkungan;
  • Arahan Direktur Jenderal Hortikultura, sebagai berikut:
  1. Masalah perlindungan tanaman belum banyak mendapatkan prioritas dari pengambil kebijakan. Hal tersebut tercermin dalam Rencana Strategis Pengembangan Hortikultura tahun 2010-2014 yang belum banyak mengemukakan permasalahan perlindungan. Kenyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diperbaiki;
  2. Selama ini aspek yang terkait dengan produktivitas dan mutu produk umumnya dipandang dari perspektif ilmu tanah dan teknologi hasil pertanian saja, belum banyak menyentuh aspek perlindungan. Untuk itu, paradigma perlindungan perlu diperbaiki. Pemasyarakatan perlindungan tidak cukup dengan hanya melakukan kegiatan promosi atau pameran;
  3. Dari aspek akademis, penelitian dan kajian tentang perlindungan perlu ditingkatkan. Masalah perlindungan yang perlu mendapat dukungan penelitian, di antaranya adalah metode untuk menganalisis tingkat kerugian hasil yang disebabkan oleh OPT serta pengembangan teknologi terapan pengelolaan OPT;
  4. Perlu didefinisikan secara jelas perbedaan antara pupuk hayati dan agens hayati. Selain itu, perlu ditetapkan standar mutu untuk agens hayati untuk pengendalian OPT. Untuk itu, perlu dilakukan konsensus mengenai standar mutu agens hayati;
  5. Program terkait perlindungan hortikultura perlu dibuat payung hukum dan cetak biru (blue print) yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian/Direktur Jenderal Hortikultura sehingga program dan kegiatan perlindungan dapat dilaksanakan lebih banyak dan lebih terarah;
  6. Dalam rangka mengantisipasi kekurangan tenaga penyuluh diharapkan dapat diatasi melalui pemberdayaan Klinik PHT yang dibangun oleh alumni SL-PHT. Untuk itu, Klinik PHT harus dihidupkan/diberdayakan, dengan tujuan untuk mencetak penyuluh swakarsa (meskipun pada tahap awal dibantu oleh Pemerintah), meningkatkan pengetahuan tentang agroekosistem, mewujudkan petani ahli dan mandiri;
  7. Sudah saatnya membangun Pusat Kesehatan Tanaman seperti halnya Pusat Kesehatan Hewan. Keahlian di bidang ilmu-ilmu hama dan penyakit tumbuhan dikategorikan sebagai dokter tanaman;
  8. Upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Klinik PHT telah dialokasikan anggaran di kabupaten/kota. Dana yang ada tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku. Pemanfaatan anggaran antara lain untuk pengadaan agens hayati yang diproduksi oleh Klinik PHT dan PPAH. Pemanfaatan agens hayati diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan penggunaan pestisida kimiawi sintetis. Selain itu, opsi kedua untuk pemanfaatan anggaran dapat dilakukan untuk penguatan kelembagaan Klinik PHT, misalnya untuk penguatan sarana dan prasarana pengembangan agens hayati;
  9. Kegiatan pertemuan petani perlu dilakukan sekurangnya (dua kali pertemuan) dalam rangka pemberdayaan Klinik PHT. Pertemuan petani dimaksudkan untuk meyakinkan petani tentang manfaat agens hayati dan menyaksikan keberhasilan berproduksi dengan menggunakan agens hayati;
  10.  Untuk tertibnya administrasi keuangan dalam pengelolaan anggaran untuk agens hayati perlu dilakukan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), mengingat pemanfaatan dana untuk mahluk hidup (mikroorganisme). Hal-hal yang perlu mendapatkan ketegasan, antara lain mengenai legalitas Klinik PHT, lembaga yang berwenang memberikan legalitas (LPHP/BPTPH), spesifikasi untuk agens hayati (yang standar mutunya baru akan disiapkan pada tahun 2014), serta dokumen pendukung yang diperlukan;
  11.  Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan OPT Jeruk di Kabupaten Karo dan Sambas, perlu melibatkan pakar dan perguruan tinggi. 
  • Sinergi Kegiatan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan antara UPTD Ramah Lingkungan antara UPTD BPTPH dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota :
  1.  
    1. Strategi perlindungan diarahkan pada pengelolaan OPT ramah lingkungan, meliputi pemanfaatan agens hayati, penguatan kelembagaan,  kesehatan tanah dan tanaman; 
    2. Sinergisme BPTPH dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam pengelolaan klinik PHT dan pengendalian OPT RL di kawasan  bertujuan 1) menyiapkan klinik PHT-RL yang akurat, 2) menyiapkan kawasan hortikultura ramah lingkungan (ALPP, PFPS, PFA) melalui penerapan PHT yang ramah lingkungan, 3) mengamankan produksi dari serangan hama, secara terpadu, massal, serentak, berkelanjutan, 4) menurunkan pemakaian pestisida kimia sintetik. 
    3. Strategi pengelolaan OPT Ramah Lingkungan: 1) pengembangan agens hayati melalui pembuatan standar  mutu agens  hayati, sertifikasi agens hayati, Permentan Agens Hayati, 2) pengembangan kelembagaan melalui penumbuhan Klinik Ramah Lingkungan dan Pos Pelayanan Agensia Hayati (PPAH),  akreditasi Lab PHP dan Klinik,  peningkatan sarana produksi,  bahan dan alat,  bangunan/pemda, pemberdayaan  SDM, 3) kesehatan tanah dan tanaman (tanah sehat, budidaya tanaman sehat, benih sehat, produk sehat, hubungan antar & inter lembaga sehat).
    4. Keberhasilan dalam pemanfaatan agens hayati nyata (signifikan), namun, pemahaman dan keyakinan petani perlu ditingkatkan;
    5. Dukungan perlindungan pada pengembangan kawasan difokuskan pada komoditas cabai, bawang merah, dan jeruk;
    6. Kendala yang dihadapi di lapangan dalam penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan, yaitu gencarnya distributor pestisida kimia sintetis mempromosikan produk bahan kimia sintetis;
    7. Konsep SL-PHT skala luas belum tertuang dalam Pedoman Umum, untuk itu, perlu dibuat Pedoman Umum untuk SL-PHT Skala Luas;
    8. Pengembangan agens hayati oleh Klinik PHT dan PPAH semakin meluas, untuk menjamin mutu sangat dibutuhkan standar mutu. Pada tahun 2014 akan dilaksanakan konsensus untuk menetapkan standar mutu agens hayati;   
    9. Hirarki pembinaan PPAH (Pos Pelayanan Agens Hayati): dimulai di tingkat Propinsi yaitu BPTPH dan Laboratorium Agens Hayati, ke tingkat Kabupaten/Kota : Koordinator Tingkat Kabupaten/POPT, ke tingkat Kecamatan Klinik PHT/RL dan PPAH di tingkat desa.
    10. Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) skala luas merupakan pengelolaan/pengendalian OPT hortikultura kawasan luas yang bertujuan agar kawasan rendah OPT melalui ALPP/PFA/PFPS dengan persyaratan kawasan unggulan/lokal/nasional/terpadu.  Paket kegiatannya meliputi : SLPHT, Gerakan pengendalian Ramah Lingkungan (RL), Klinik dan GAP.   Pengembangan SLPHT skala  pada  buah 50-100 Ha, sayuran 25-50 Ha, Flori skala usaha  dengan target meliputi komoditas potensial ekspor, berstandar mutu SNI. 
    11. 11) Pada kawasan ramah lingkungan diharapkan terdapat Klinik PHT/Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) yang berfungsi menjadi : tempat konsultasi, diagnosa/konsultasi masalah, resep, gerakan pengendalian, produsen, sarana pengendalian, pelatihan, penyehatan (lahan dan budidaya) bagi para kelompok tani yang ada pada lokasi tersebut.
    12. 12) Sarana pengendalian OPT Ramah lingkungan antara lain: 1) Mikoriza,  2) Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR), 3)  Bacillus subtilis,  B. polymixa, 4) Trichoderma spp., 5) Paecilomyces lilacianus, 6) Beauveria bassiana, 7) Serattia, dan 8) Pseudomonas flourescens;

  • Sinergi Program Pengembangan Kawasan Jeruk T.A. 2014
  1.  
    1. Pemilihan jeruk sebagai komoditas prioritas dalam pengembangan kawasan atas pertimbangan usahatani jeruk diminati oleh petani, nilai impor jeruk tertinggi di antara komoditas lain serta tingkat konsumsi yang masih rendah (2.7 kg/kapita/tahun), namun, dengan kendala OPT yang cukup tinggi. Arah pengembangannya adalah pengembangan jenis jeruk yang berwarna kuning sebagai substitusi impor;
    2. Kebijakan pengembangan kawasan jeruk, meliputi (1) kebijakan substitusi impor melalui pengurangan dominasi jeruk Siam terhadap jeruk berwarna kuning, yang dilaksanakan melalui: perluasan areal jeruk berwarna kuning (Pengembangan Kawasan), dan pemantapan areal; (perbaikan kebun, penggantian varietas  siam menjadi jeruk berwarna kuning melalui top working dan rehabilitasi); (2) mengkonsolidasikan potensi wilayah yang tersebar dengan skala usaha yang kecil-kecil dalam satu kesatuan kawasan untuk kesinambungan pasokan, memudahkan pembinaan, dan wilayah lebih terfokus; (3) memperkuat Kelembagaan Petani; (4)  penataan rantai pasok/rantai pemasaran, agar alur produksi dari petani ke konsumen menjadi lebih efisien (menghindari biaya tinggi); (5) penanganan kawasan secara terpadu berbasis stakeholder (pemangku kepentingan), dan pengembangan jejaring;
    3. Perlu pengawalan yang intensif terutama dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT ramah lingkungan dari BPTPH dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terhadap lokasi pengembangan jeruk pada tahun 2012 tersebar di 30 kab/kota, 16 propinsi dengan luasan: 1.963 Ha, tahun 2013  tersebar di 25 kab/kota, 12 propinsi dengan luasan: 1.816 Ha, tahun 2014  tersebar di 58 kab/kota, 22 propinsi dengan luasan: 3.477 Ha
    4. Dukungan perlindungan yang diharapkan dalam pengembangan kawasan jeruk, yaitu (1) peningkatan pengamatan OPT jeruk; (2) pendampingan petani dalam kegiatan pengendalian OPT; (3) SL-PHT jeruk; (4) melatih petani dalam memroduksi agens hayati di kawasan jeruk; (5) meningkatkan kesadaran petani agar tidak tergantung pada pestisida kimiawi sintetis, termasuk herbisida; (6) meningkatkan kompetensi petani jeruk dalam pengendalian OPT secara ramah lingkungan; (7) penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan.
  • Pengelolaan OPT Ramah Lingkungan dengan menggunakan Trichoderma dan mikoriza
  1.  
    1. Spesies Trichoderma yang dikembangkan adalah T. harzianum, karena memiliki peran ganda, yaitu mengendalikan penyakit dan sebagai dekomposer;
    2. Kelebihan penggunaan agens hayati, yaitu tidak atau sedikit menyebabkan pencemaran, serta bila digunakan secara tepat pengaruhnya berlangsung lama dan berkelanjutan (bila terganggu perlu ditambah setelah 4 bulan pakai. Sedangkan kekurangan penggunaan agens hayati, yaitu respons pengendalian memerlukan waktu lama, masyarakat tidak sabar;
    3. Penggunaan endomikoriza lebih disukai karena lebih stabil, lebih aman; 
    4. Persyaratan mutu Trichoderma spp.: 1) kerapatan konidium ≥ 106, 2) patogenisitas ke tanaman inang negatif, 3) antagonisme terjadi mikroparasitisme, antibiosis atau penghambatan ≥ 50 %  
    5. Target OPT: soil borne pathogen dan wilt diseases: Phytophthora spp., Fusarium spp,  Verticillium spp, serta pengganggu yang termasuk hama dan .penyebab penyakit lemah. Termasuk cekaman kekeringan dan bekas tambang. Target komoditas: tanaman yang mempunyai akar pendek dan kasar 
    6. Makin banyaknya hama dan penyakit manusia yang dipacu munculnya oleh konsumsi makanan yang tidak sehat, sudah saatnya kegiatan pengendalian menerapkan sistem budidaya tanaman sehat.
    7. Jamur Trichoderma spp. dapat digunakan untuk menekan perkembangan penyebab penyakit yang ada di dalam tanah. Jamur mikoriza arbuskular dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman, berakibat tanaman menjadi tahan terhadap beberapa pengganggu termasuk cekaman kekeringan.  Untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk pertumbuhan tanaman dan agens hayati tersebut  maka diperlukan pH 5-6. 
    8. Dalam aplikasinya jamur mikoriza harus diberikan terlebih dahulu sebelum pemberian Trichoderma (minimal 1 minggu sebelumnya)
  • Pengelolaan OPT Ramah Lingkungan di Perkebunan
  1.  
    1. Agens Pengendali Hayati (APH) yang banyak digunakan di perkebunan, yaitu Beauveria bassiana, Metarrhizium anisopliae, dan Trichoderma spp. Protokol untuk uji efikasi lapang untuk APH tersebut sedang disusun;
    2. Permasalahan dalam penggunaan APH, yaitu media pembawa yang dapat menjamin agens hayati tetap hidup (viable), mutu produk belum seragam, pasar APH masih terbatas;
    3. Legalitas untuk agens hayati perlu segera ditetapkan;
    4. Perlu regulasi dalam jual beli agens hayati LPHP/UPTD BPTPH diberikan peluang untuk menjual produk agens hayati agar penerapan agens hayati dapat dipercepat.
    5. Agar peraturan tentang agens hayati dipisahkan dari Peraturan tentang Pestisida.
    6. Petani perlu dicerdaskan dalam hal pengelolaan OPT ramah lingkungan  untuk mengatasi pengaruh distributor pestisida kimia sintetis
  • Pengalaman Pengelolaan Klinik Ramah Lingkungan
  1.  
    1. Pupuk kandang mentah merupakan sumber penyakit tular tanah dan hama tanah yang merugikan, untuk itu, perlu dilakukan uji pupuk kandang sebelum diaplikasikan;
    2. Peran Klinik Tanaman , antara lain untuk membantu uji kelayakan lahan sehat, melakukan uji tanah, uji kompos, dan menyampaikan informasi pengendalian OPT, membantu gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan. Informasi hasil uji disampaikan dalam bentuk lembar diagnosis dan anjuran;
    3. Anjuran untuk pengendalian OPT, antara lain tidak menimbun gulma ke dalam tanah,
    4. Formulasi agens hayati yang diproduksi oleh Klinik yang dapat berfungsi sebagai pelapis pelindung (coating) yang diaplikasikan pada jeruk, benih kentang
    5. Agens hayati yang diproduksi, yaitu Trichoderma viridae, T. hamatum, Bacillus subtilis, Pseudomonas florescens, Paecilomyces lilacinus, Metarrhizium, dan pestisida nabati;
    6. Penggunaan agens hayati dapat meningkatkan produksi dan mutu pada jeruk, kentang, wortel, tomat, sawi putih, menghasilkan benih kentang sehat;
    7.  Dalam pengembangan agens hayati perlu dikuasai ilmu pengetahuan tentang agens hayati kemudian metodologinya;
  • Pengadaan barang dan jasa
  1.  
    1. Pengadaan barang dan jasa di bidang perlindungan bersifat spesifik, dan ada yang tidak bisa berdiri sendiri (harus ada media untuk bertahan hidup atau media pembawa), untuk itu, diperlukan kehati-hatian dalam pembuatan spesifikasi;
    2. Dalam pengadaan barang perlu mencermati acuan peraturan tentang standar mutu; khususnya mencermati Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, pengguna anggaran (PA) terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.  
    3. Dalam pembuatan BAST harus diperhatikan tanggal, bulan, tahun, dan keaslian tanda tangan. Penerima barang harus paham dengan barang yang diterima;
    4. Peran Tim Teknis sangat diperlukan dalam identifikasi CPCL, penyiapan spesifikasi barang, dan HPS;
    5. Spesifikasi harus jelas, tidak ada indikasi kemahalan harga;
    6. Harga yang tertuang dalam POK disinyalir lebih tinggi dari harga pasaran di daerah, untuk itu, selisih harga disarankan dikembalikan ke Kas Negara;
  • Pengendalian OPT ramah lingkungan di Jawa Barat
  1.  
    1. SL-PHT merupakan cikal bakal penumbuhan Klinik PHT;
    2. Alokasi SL-PHT lebih diarahkan pada komoditas cabai dan manga;
    3. Permasalahan pengembangan agens hayati: masih banyak petani yang takut mengembangkan agens hayati karena risiko tinggi, sulit mengubah kebiasaan petani
    4. Kegiatan yang dilaksanakan, meliputi pengembangan agens hayati, uji analisis residu pestisida 
    5. Pembinaan ke petani untuk meyakinkan petani menerapkan pengendalian OPT ramah lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama. Pembinaan dilakukan dengan cara menyaksikan di lapangan, magang, membangun jejaring, melakukan uji laboratorium untuk mutu agens hayati. Kekurangan tenaga POPT dilakukan dengan merekrut tenaga THL (387 orang) dengan dana APBD;
    6. Klinik PHT untuk hortikultura jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman pangan karena petani hortikultura lebih sulit berubah;
    7. Penggunaan mikoriza meningkatkan produksi rata-rata 50% pada kentang
  • Pengembangan Sayuran Ramah Lingkungan (Cabai dan Kentang) di Kabupaten Bandung.
  1.  
    1. Tujuan pengembangan sayuran ramah lingkungan di Kab. Bandung adalah memperbaiki kualitas lahan serta produktivitas pertanian, meningkatkan jaminan keamanan pangan (aman konsumsi), mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat perlakuan pertanian konvensional, meningkatkan nilai tambah produk pertanian bagi petani, pertanian ramah lingkungan adalah pertanian masa depan
    2. Permasalahan pengembangan  sayuran ramah lingkungan di Kab. Bandung  adalah : masih banyak penggunaan lahan dengan kemiringan lebih dari 30%, mutu benih yang digunakan rendah, intensitas serangan OPT tinggi, adopsi teknologi budidaya berbasis ramah lingkungan masih rendah, sarana produksi berbasis teknologi ramah lingkungan masih terbatas, akses pembinaan dan konsultasi petani masih terbatas, diperlukan klinik dan petugas yang menyebar dan mobile ;
    3. 3) Syarat untuk mengubah paradigm petani konvensional: pertanian berbasis ramah lingkungan harus lebih produktif, pertanian berbasis ramah lingkungan harus lebih efisien (biaya dan tenaga kerja), dan pertanian berbasis ramah lingkungan harus lebih menguntungkan (Bisnis).
    4. 4) Perlu pendekatan politis dalam pengembangan ramah lingkungan (DPRD Kab. Bandung) dengan mengangkat issue pertanian ramah lingkungan adalah pertanian masa depan. Dana dari Pusat hanya sebagai pengungkit. Beberapa kegiatan yang didanai APBD II/ DAU Tahun 2014 dalam rangka mendukung pengembangan ramah lingkungan meliputi: pelatihan budidaya pertanian organik, sosialisasi Klinik Tanaman, pendampingan Klinik Tanaman, workshop Keamanan Pangan, bangunan Klinik, peralatan Lab Klinik Tanaman, sarana Klinik Tanaman, mobil Laboratorium Keliling, sepeda motor Klinik Keliling, green house (GH) pertanian organik permanen. 
    5. 5) Pola pembinaan hanya kepada petani yang mau melakukan ramah lingkungan melalui proses yang panjang. Perlu memotivasi petani kunci untuk melakukan pengendalian OPT ramah lingkungan sehingga diikuti oleh petani di sekitarnya;
    6. 6) Skema pengembangan Klinik Tanaman di Kabupaten Bandung, yaitu: a) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bandung membuat MOU dengan pemangku kepentingan (perguruan tinggi, swasta), b) MOU ini berisikan tentang perjanjian kerjasama yang terkait dengan pengembangan tekhnologi PHT berbasis organik, c) Klinik Tanaman dikelola dan dimanfaatkan bagi petani di wilayah tersebut.  
    7. 16. Pada tanaman hortikultura saat terjadi serangan OPT di tingkat eksplosif pada umumnya pemerintah merekomendasikan untuk dilakukan eradikasi.  Sedangkan biasanya petani enggan melakukan eradikasi karena telah mengeluarkan biaya investasi usaha tani relatif tinggi sehingga bila dilakukan eradikasi petani menuntut ganti rugi.  Pada tanaman pangan aturan tentang ganti rugi untuk bencana alam kebanjiran dan kekeringan sudah ada. Sedangkan pada tanaman hortikultura peraturan tentang ganti rugi belum ada, perlu mendapat perhatian.
  • Rencana aksi Bukit Tinggi (Peningkatan Produksi Pangan) Bawang Merah dan Cabai:
  1.  
    1. Perhatian pada cabe dan bawang  merah sangat penting, karena mempengaruhi  kehidupan petani, perekonomian makro, dan tingkat inflasi dan menjadi salah satu pemantauan UKP4.  Pada Sidang Kabinet Bidang Pangan di Bukittinggi pada 29 Oktober 2013 menetapkan cabe dan bawang sebagai salah satu Komoditas Pangan Penting. Puncak Peringatan HPS ke 33 di Padang, Presiden mengulangi dan menekankan kembali untuk memperhatikan pengembangan cabe dan bawang, termasuk bawang putih.
    2. Tantangan dalam pengembangan cabai merah dan cabai rawit merah adalah sasaran pengembangan melalui APBN 2.340 ha (1,6% total 150 ribu Ha areal per tahun), terjadinya penurunan areal tanam saat musim hujan, konsumen kurang  menyukai cabai kering, bubuk atau pasta, petani belum banyak menanam varietas cabai untuk bubuk dan Industri mie instant pengimpor cabai bubuk terbesar (43 Ribu Ton/tahun).
    3. Langkah operasional pengembangan cabai merah dan cabai rawit merah : Demplot teknologi budidaya cabai di musim hujan (Benih tahan hujan dan Coating ‘Agensia Hayati’), Plastik/Net pelindung (screen house), Infrastruktur  JUT, UPPO, Pompa, Cultivator, Irigasi/Drainase di sentra pengembangan, tumpang sari dan pengembangan pekarangan/KRPL/GPOP/PMD/LM3, Introduksi cabai di wilayah sub urban dekat perkotaan/Pasar, Kemitraan industri pengolahan.
    4. Tantangan pengembangan bawang merah adalah Sasaran pengembangan melalui APBN 1.295 Ha (1,3 % total 100.000 Ha areal produksi per tahun),  terjadi penurunan produksi akibat cuaca/alamiah pada triwulan I setiap tahunnya, petani terbiasa menanam benih bentuk umbi yang perlu 2 ton/Ha sehingga biaya produksi mahal, ketersedian benih bermutu pada musim tanam
    5. Langkah Operasional pengembangan bawang merah : Demplot teknologi budidaya Bawang merah di musim hujan (benih tahan hujan,   penggunaan Agens Hayati PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) / Penyelesaian tular tanah), Plastik/Net pelindung (kelambu), Infrastruktur  JUT, UPPO, Pompa, Cultivator, Irigasi/Drainase di sentra pengembangan, Introduksi Bawang merah ke luar pulau Jawa untuk menekan biaya administrasi, pengenalan penggunaan benih bawang bentuk biji (True Shallot Seed), Resi gudang dan fasilitas cold storage oleh koperasi dan swasta terutama  pada Triwulan III saat panen raya, introduksi olahan bawang (goreng atau pasta).
    6. Pengembangan kawasan tahun 2014 untuk komoditas cabai merah seluas : 1.380 Ha tersebar di 47 Kab/18 Provinsi, Cabai rawit merah seluas  : 960 Ha tersebar di 54 Kab/21 Provinsi, Bawang Merah seluas : 1.295 Ha tersebar di 64 Kab/25 Provinsi. Dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 143,87 Milyar (termasuk alokasi anggaran  Perbenihan, Pengendalian OPT  senilai Rp. 11,97 Milyar , Bansos LM3 dan  PMD senilai Rp 32 Milyar) sekitar 24 % dari total anggaran Ditjen Hortikultura. Sedangkan alokasi anggaran dari sub sistem pendukung lingkup Kementerian Pertanian (PSP, PPHP, BPSDM, Badan Litbang) sebesar Rp. 28,03 Milyar.    
    7. Dalam rangka mendukung pengembangan bawang merah tahun 2013, Direktorat Perlindungan Hortikultura telah melaksanakan SLPHT bawang merah sebanyak 108 unit dengan melakukan langkah operasional berupa implementasi pengendalian ramah lingkungan.
    8. Dalam rangka mendukung pengembangan cabai merah dan cabai rawit merah tahun 2013, Direktorat Perlindungan Hortikultura telah melaksanakan SLPHT  Cabai merah sebanyak 64 unit dan SLPHT cabai rawit merah sebanyak 44 unit, dengan melakukan langkah operasional berupa implementasi pengendalian ramah lingkungan. 
    9. Penanganan bawang dan cabai pada tahun 2014 sebagai berikut : percepatan pelaksanaan TA 2014, penanaman di areal baru, melakukan pembinaan/pendampingan intensif dalam aspek peningkatan teknologi produksi dan penanganan pascapanen, teknologi antisipasi dampak iklim, serta perluasan areal tanam, memadukan dan/atau mensinergikan ke dalam program antar Eselon I, maupun APBN Kementerian terkait, dukungan dana APBD Provinsi, Kabupaten/Kota ataupun program/ kegiatan lainnya untuk meningkatkan areal dan produksi, yang dipadukan dengan pendanaan dari APBN.
    10. Dukungan BPTPH dan POPT terhadap pengembangan cabai merah, cabai rawit merah dan bawang merah adalah melaksanakan SLPHT di lokasi pengembangan cabai dan bawang merah, mensinergikan kegiatan lainnya diluar SLPHT untuk mendukung Pengembangan cabai dan bawang merah, pendampingan budidaya di lapangan; Pengembangan/pembinaan kelembagaan dan manajemen usahatani.
    11. Dalam rangka pengembangan cabai dan bawang merah ke depan maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaiitu : a) penerapan Sustainabe Agriculture Development, produksi ramah lingkungan, LEISA, local wisdom, b) bekerjasama dan bersinergi dalam pendanaan dan pelaksanaan kegiatan, antar dan inter institusi (Pusat dan Daerah), c) mendiskusikan masalah dan tantangan, mencari solusi bersama (komunikasi intensif), d) petugas berada dan melaksanakan kegiatan di lapangan bersama dan saling mendukung (kekurangan tenaga penyuluh : POPT, KCD, dll).
Tim Perumus 
Yogyakarta, 29 Januari 2014

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Last Updated ( Wednesday, 19 February 2014 01:24 )